Pekanbaru - Tidak hanya menjabat Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Indra Pomi saat ini juga dipercaya Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun mengemban jabatan sebagai Plt Sekdako Pekanbaru.

Dua jabatan yang saat ini dipikul Indra Pomi dinilai suatu beban kerja yang berat, terlebih lagi dalam menghadapi tiga program prioritas ditahun 2023 mendatang diantaranya persoalan banjir dan persoalan perbaikan infrastruktur jalan.

"Sekdako ini beban kerja lebih tinggi, memang tidak ada aturan yang mengatur untuk harus lepas jabatan. Tapi berkaitan dengan beban kerja saya kembalikan ke yang bersangkutan (indra pomi)," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE, Senin (28/2/2022).

"Ini suatu pekerjaan yang sangat berat, di bulan Januari 2023 nanti harus bisa menggesa pengerjaan yang ada di PUPR. Ini yang mungkin dipertimbangkan, silahkan keputusan dikembalikan ke Pj walikota dan Plt Sekdako," tambahnya.

Menurut politisi Demokrat itu, di Dinas PUPR Pekanbaru ada pekerjaan rumah dari Pj Walikota Pekanbaru yang harus diselesaikan seperti banjir dan juga jalan berlubang.

Lebih jauh secara kelembagaan, Azwendi menerangkan, DPRD Pekanbaru tidak akan ikut campur dalam rotasi di tubuh organisasi pemerintahan Kota Pekanbaru.

"Saran dan penyampaian saja yang disampaikan terkait dengan beban kerja, ini sah-sah saja yang penting bisa dikerjakan dengan maksimal," tutupnya.